UU Omnibuslaw BAV VIII PENGADAAN LAHAN

 Pertanahan

UU cipta Kerja Omnibus law mempermudah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan investasi melalui pembentukan Bank tanah

Pemerintah Pusat membentuk badan BANK TANAH, dimana Badan bank tanah sebagaimana dimaksud pada merupakan badan khusus yang mengelola tanah. Kekayaan badan bank tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Badan bank tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Badan bank tanah menjamin ketersediaan Tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk:

• kepentingan umum;
• kepentingan sosial;
• kepentingan pembangunan
• pemerataan ekonomi
• konsolidasi lahan; dan
• f.Reforma Agraria

Undang-undang omnibus law mengatur percepatan legalitas tanah dan sertifikatnya

Pasal 123

(1) Pemerintah Pusatmembentuk badan bank tanah.

(2)Badan bank tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan badan khusus yang mengelola tanah.

(3)Kekayaan badan bank tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

(4)Badan bank tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Pasal 124.

Badan bank tanahmenjamin ketersediaan Tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk:

a.kepentingan umum;

b.kepentingan sosial;

c.kepentingan pembangunan;

d.pemerataan ekonomi;

e.konsolidasi lahan; dan

f.Reforma Agraria

Pasal 125

Badan bank tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan dan akuntabel.

Pasal 126

Sumber kekayaan badan bank tanah dapat berasal dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b.pendapatan sendiri;

c.penyertaan modal; dan

d.sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

1. Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan hak pengelolaan.
2. Hak atas tanah diatas hakpengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak guna usaha, hak guna bangunan,dan hak pakai.
3. Jangka waktu hak atas tanah diatas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 90 (sembilan puluh) tahun.
4. Dalam rangka mendukung investasi, pemegang hak pengelolaan badan bank tanahdiberikan kewenangan untuk:

• a.melakukan penyusunan rencana zonasi ;
• b.membantu memberikan kemudahan Perizinan Berusaha/ persetujuan;
• c.melakukan pengadaan tanah;dan
• d.menentukan tarif pelayanan.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan bank tanahdiatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penguatan Hak Pengelolaan

Pasal 129

Hak Pengelolaan merupakan Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.

Pasal 130

(1)Sebagian kewenanganHak Menguasai dari Negara berupa Tanah dapat diberikan Hak Pengelolaan kepada:

• instansi PemerintahPusat;
• Pemerintah Daerah;
• Badan bank tanah;
• Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
• Badan hukum milik negara/daerah; atau
• Badan hukum yang ditunjuk oleh PemerintahPusat.

(2)Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikankewenangan untuk:

• menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
• menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah Hak Pengelolaan untukdigunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga;dan
• menentukan tarif dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian.

(3)PemberianHak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas Tanah Negara dengan keputusan pemberian hak di atas Tanah Negara.

(4)Hak Pengelolaandapat dilepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat.

Pasal 131

(1)Penyerahan pemanfaatan bagian Tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130ayat (2)huruf b dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan Tanah.

(2)Di atas Tanah HakPengelolaan yang pemanfaatannya diserahkan kepada pihak ketiga baik sebagian atau seluruhnya, dapat diberikan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan/atau Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Dalam keadaan tertentu, pemegang Hak Pengelolaan dapat memberikan rekomendasi pemberian Hak Atas Tanah pertama kali dan perpanjangan diberikan sekaligus atas persetujuan Pemerintah Pusat.

(4)Dalam hal Hak Atas Tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan telah berakhir,tanahnya kembali menjadi Tanah Hak Pengelolaan.

Pasal 132

(1)Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusatdapat membatalkan dan/atau mencabut Hak Pengelolaan sebagian atau seluruhnya.

(2)Tata cara pembatalan Hak Pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 133

(1)Dalam hal bagian bidang TanahHak Pengelolaan diberikan dengan Hak Milik, bagian bidang Tanah Hak Pengelolaan tersebut hapus dengan sendirinya.

(2)Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk keperluan rumah umum dan keperluan transmigrasi.

Pasal 134Dalam rangka pengendalian pemanfaatan hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan, dalam waktu tertentu dilakukan evaluasi pemanfaatan hak atas tanah.

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Pengelolaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing

Pasal 136

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Hak Milik Sarusun merupakanhak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Pilihan Apartmen di Jakarta Pusat

Pasal 137

(1)Hak Milik Sarusun dapat diberikan kepada:

• warga negara Indonesia;
• badan hukum Indonesia;
• warga negara asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
• badan hukumasing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; atau
• perwakilannegara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia

(2)Hak Milik Sarusun dapat beralih atau dialihkan dan dijaminkan.

(3)Hak Milik Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga : APARTEMEN JUAL MURAH GREEN PRAMUKA CITY

Pasal 138

(1) Rumahsusun dapat dibangun di atas Tanah:

• Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Tanah Negara; atau
• Hak GunaBangunan atau Hak Pakai di atas Tanah Hak Pengelolaan

(2)Pemberian Hak Guna Bangunan bagi rumah susun dapat diberikan sekaligus dengan perpanjangan haknya, setelah mendapat sertifikat laik fungsi.

Pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah

Pasal 139

(1)Tanah atau ruang yang terbentuk padaruang atas dan/atau bawah Tanah dan digunakan untuk kegiatan tertentu dapat diberikan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan.

(2)Batas kepemilikan Tanah pada ruang atas Tanah oleh pemegang hak atas tanahnya diberikan sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Batas kepemilikan Tanah pada ruang bawah Tanah oleh pemegang hak atas tanahnya diberikan sesuai dengan batas kedalaman pemanfaatan yang diatur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(4)Penggunaan dan pemanfaatan Tanah pada ruang atas dan/atau bawah Tanah oleh pemegang hak yang berbeda, dapat diberikan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,atau Hak Pengelolaan.

(5)Ketentuan lebihlanjut mengenai penggunaan Tanah pada ruang atas Tanah dan/atau ruang di bawah Tanah sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden